“Blackberry” dan Ekonomi (Politik) Informasi

Artikel ini dimuat dalam Majalah Forum Keuangan, Pusdiklat Keuangan Umum, Badan Diklat Keuangan, Kementerian Keuangan. URL: http://www.bppk.depkeu.go.id/webku/index.php/component/content/article/5/401

 

Rumor tentang akan adanya pemblokiran atas layanan Blackberry beberapa waktu yang lalu, telah menimbulkan polemik. Blackberry sendiri merupakan produk jenis smartphone dari pabrikan teknologi informasi Researh In Motion (RIM), Kanada. Polemik berkembang baik media massa ataupun berbagai situs jejaring sosial. Topik polemiknya pun menjadi melebar. Berawal dari isu pemblokiran situs porno, namun belakangan juga melibatkan isu pemungutan pajak dan bahkan kedaulatan negara. Rasanya belum pernah ada produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diperdebatkan seramai ini. Menarik untuk mencermati perdebatan ini dari sudut pandang ekonomi dan politik informasi.

Chief Information Officer dan Perannya dalam Aktualisasi Manajemen Strategi

Abstrak dari makalah saya dalam Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) yang diselenggarakan oleh Jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Industri, UII - Yogyakarta.

Manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Perkembangan teknologi informasi (TI) juga memengaruhi perkembangan konsep dan implementasi manajemen strategi dalam organisasi. Sejalan dengan perubahan keberadaan fungsi TI dari level operasional menjadi strategis di beberapa organisasi, muncul pula satu fungsi manajerial baru yang disebut dengan Chief Information Officer (CIO). Tulisan ini akan menggunakan Strategic Management Model (Wheelen dan Hunger, 2004) sebagai kerangka kerja aktualisasi manajemen strategi. Sementara itu, peranan CIO akan menggunakan kerangka “Tiga Pasang Peran” (IBM Institute for Business Value, 2009). Tulisan ini memanfaatkan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana. Berdasarkan hasil analisis yang ada, peneliti memetakan dari setiap peran dari peran yang ada dalam “Tiga Pasang Peran” ke setiap tahapan yang ada dalam SMM. Hasil pemetaan tersebut menunjukkan, terdapat peran tertentu yang lebih banyak diperlukan dalam aktualisasi manajemen strategi. Pendekatan pemetaan peran dalam tulisan ini mempunyai keterbatasan karena masih sangat mengandalkan inter-subjektifitas peneliti dengan hanya berbasis pada analisis teks, tanpa dilengkapi pendekatan partisipatif/survei. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian lain yang memungkinkan generalisasi hasil penelitian secara lebih memadai.

Makalah selengkapnya ada di  http://journal.uii.ac.id/index.php/Snati/article/viewFile/2165/1992 

Teknik Audit Berbantuan Komputer: Menelaah Kembali Kedudukan dan Perannya

Abstrak dari makalah  dalam Prosiding Seminar Sistem Informasi Indonesia (SESINDO) 2010  yang diselenggarakan oleh Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik Informatika, ITS - Surabaya.

Abstrak

Audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilingkungan bisnis modern. Audit berkembang, dari audit keuangan menjadi jenis audit yang lain, seperti audit manajemen, operasional, kinerja, kualitas, lingkungan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan lain-lain. Terdapat satu hal sama di dalam semua jenis audit tersebut, yaitu pengumpulan bukti. Audit adalah proses evaluasi bukti untuk menyatakan tingkat kesesuaian antara suatu pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menyatakan tingkat kesesuaian itu, auditor membutuhkan pengumpulan dan pengujian bukti audit. Bukti audit dapat berupa bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian, dan bukti analis. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi/komputer dalam pengolahan data organisasi telah membuat perubahan bentuk bukti audit. Jika bukti audit sebagai hasil proses komputer tidak dapat dilihat maka tidaklah praktis bagi auditor untuk melakukan pengujian secara manual, sehingga auditor harus mempertimbangkan penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). TABK adalah setiap penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam kegiatan audit. TABK memungkinkan auditor melakukan berbagai tindakan pengujian dalam berbagai jenis audit secara lebih efektif dan efisien.. Tulisan ini membahas kedudukan dan peran TABK untuk kepentingan berbagai jenis audi sehingga dapat membantu pencapaian tujuan audit itu sendiri.

Keywords: audit, teknik, peran, kedudukan, jenis

Full paper dapat diunduh dari link ini

Sistem Perpajakan Self Assessment di Indonesia: Perspektif Politik Informasi

Abstrak dari makalah dalam Prosiding "1st Academic Conference on Accounting, Business, and Public Sector 2010" (ISSN: 2087-2984) yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Pendidikan Kedinasan Kementerian Keuangan (IKANAS) di Kampus STAN, Jurangmangu, Bintaro.

Abstrak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah self assessment. Sistem ini mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Di sisi lain, aparat pajak bertugas untuk melaksanakan fungsi pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dalam pelaksanaannya, sistem ini tetap memberikan kesempatan kepada aparat pajak untuk melaksanakan penelitian ataupun pemeriksaan pajak. Tindakan tersebut bertujuan untuk menghimpun dan mengolah berbagai informasi sehingga aparat pajak dapat meyakini bahwa memang jumlah pajak yang sudah dihitung dan dibayar oleh Wajib Pajak itu telah sesuai dengan ketentuan perpajakan baik secara formal ataupun material.

Untuk dapat melaksanakan mekanisme pengawasan tersebut, aparat pajak memerlukan dukungan ketersediaan informasi. Merujuk ketentuan perpajakan yang berlaku, informasi merupakan salah satu bentuk bukti baik dari sisi Wajib Pajak ataupun aparat pajak untuk mendukung bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak telah sesuai atau belum dengan ketentuan perpajakan. Dalam kaitan ini, ketentuan pajak yang ada telah memberikan wewenang kepada aparat pajak untuk mendapatkan informasi dari pihak ketiga ataupun menghimpun sendiri informasi yang diperlukannya untuk melakukan fungsi pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan para Wajib Pajak.

Makalah ini bertujuan menelaah berbagai hal yang terkait dengan bagaimana mekanisme penyediaan informasi untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam sistem pemungutan pajak self assessment. Penelitian ini merupakan kajian terhadap berbagai data sekunder yang tersedia baik berupa artikel, peraturan perundangan ataupun dokumen lainnya yang terkait dengan penyediaan informasi yang berhubungan dengan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan sistem self assessment. Selanjutnya, penulis akan menganalisis berbagai data tersebut dengan menggunakan perspektif politik informasi. Kajian dengan menggunakan perspektif politik informasi ini merupakan upaya penulis untuk menambah perangkat analisis yang digunakan untuk mengelaborasi berbagai kebijakan perpajakan yang ada sehingga pada gilirannya juga diharapkan dapat melengkapi sudut pandang pengambil kebijakan atau akademisi dalam membuat ataupun mengkritisi suatu kebijakan.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa telah terdapat berbagai upaya terus-menerus dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mengukuhkan suatu mekanisme penyediaan informasi mendukung fungsi pengawasan dalam sistem self assessment. Namun nampaknya tidak semua upaya itu memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Terdapat beberapa upaya –berupa pembuatan beberapa kebijakan tentang mekanisme penyediaan informasi– belum dapat mengalirkan informasi sebagaimana yang diatur dalam kebijakan tersebut.

Teknik Audit Berbantuan Komputer untuk Audit Intern Pemerintah

Abstrak dari makalah dalam Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI) 2010 yang diselenggarakan oleh kerja sama ITB dengan STMIK IDP Palembang, di Palembang.


Audit merupakan bagian dari pengawasan intern pemerintah. Audit adalah proses evaluasi bukti untuk menyatakan tingkat kesesuaian antara suatu pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menyatakan tingkat kesesuaian itu, auditor membutuhkan pengumpulan dan pengujian bukti audit. Bukti audit dapat berupa bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian, dan bukti analis. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi/komputer dalam instansi pemerintah telah membuat perubahan bentuk bukti audit. Jika bukti audit sebagai hasil proses komputer tidak dapat dilihat maka tidaklah praktis bagi auditor untuk melakukan pengujian secara manual, sehingga auditor harus mempertimbangkan penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). TABK adalah setiap penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam kegiatan audit. TABK memungkinkan auditor melakukan berbagai tindakan pengujian dalam audit intern pemerintah secara lebih efektif dan efisien. Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) belum secara lengkap dan rinci memberikan panduan penggunaan TABK dalam kegiatan audit intern pemerintah.